Kunker Ketua DPD RI La Nyalla mattalitti
Plt Bupati Usulkan Flyover Simpang 5 Kenanten dan Perbaikan GOR
Mojokerto, Sadhapnews - Kunjungan Kerja (Kunker ) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyala Mattalitti disambut Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi di kediaman Ayub Busono Listyawan, Desa Randubango Kecamatan Mojosari, Selasa (24/12/2019).
Dalam sambutannya, Ayup menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan kerja tersebut. Ayub juga menyampaikan bahwa, Kabupaten Mojokerto sebagai daerah penyangga industri di Surabaya dan sekitar, siap untuk menerima para investor.
“Kami siap membuka peluang industri di Kabupaten Mojokerto. Kami yakin hal tersebut akan membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Kami juga tetap komitmen menjaga ekosistem lingkungan,” kata Ayub.
Pada kesempatan ini Plt Bupati Pungkasiadi menyampaikan bahwa, pembangunan dasar di Kabupaten Mojokerto telah berjalan seimbang. Dalam paparannya, beberapa usulan pembangunan daerah salah satunya prpyek flyover Simpang 5 Kenanten dan perbaikan GOR.
“Kami rencanakan pembangunan pusat ekomomi, jalan tol, dan flyover Simpang 5 Kenanten yang belum masuk Perpres. Kita juga membangun situs di Trowulan, serta perbaikan GOR. Kita ingin menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena kami menilai, pembangunan fisik harus imbang dengan pembangunan SDM seimbang. Ini target kami menuju Kabupaten Mojokerto sejahtera,” kata Plt Bupati Pungkasiadi.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, merupakan tugas DPD yang harus menyerap seluruh aspirasi daerah. Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan di Senayan.
“Selain dari apa yang disampaikan tadi (Usulan pembangunan,red) secara tatap muka hari ini, saya juga minta ada yang tertulis. Supaya bisa saya bawa untuk dipertimbangkan di Senayan,” kata La Nyalla Mattalitti.
Beberapa usulan lain dari organisasi masyarakat juga dibahas pada pertemuan ini.
Diantaranya adalah masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang masih dikelola provinsi.
"Lebih baik dikelola sendiri oleh daerah. Kami juga melihat masih ada kesenjangan pengupahan antar daerah ring 1, 2, dan sebagainya. Serta kami minta pengembangan pembagunan kawasan Brantas,” kata Makroji mewakili organisasi masyarakat. (Triz/eira)
Mojokerto, Sadhapnews - Kunjungan Kerja (Kunker ) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyala Mattalitti disambut Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi di kediaman Ayub Busono Listyawan, Desa Randubango Kecamatan Mojosari, Selasa (24/12/2019).
Dalam sambutannya, Ayup menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan kerja tersebut. Ayub juga menyampaikan bahwa, Kabupaten Mojokerto sebagai daerah penyangga industri di Surabaya dan sekitar, siap untuk menerima para investor.
“Kami siap membuka peluang industri di Kabupaten Mojokerto. Kami yakin hal tersebut akan membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Kami juga tetap komitmen menjaga ekosistem lingkungan,” kata Ayub.
Pada kesempatan ini Plt Bupati Pungkasiadi menyampaikan bahwa, pembangunan dasar di Kabupaten Mojokerto telah berjalan seimbang. Dalam paparannya, beberapa usulan pembangunan daerah salah satunya prpyek flyover Simpang 5 Kenanten dan perbaikan GOR.
“Kami rencanakan pembangunan pusat ekomomi, jalan tol, dan flyover Simpang 5 Kenanten yang belum masuk Perpres. Kita juga membangun situs di Trowulan, serta perbaikan GOR. Kita ingin menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena kami menilai, pembangunan fisik harus imbang dengan pembangunan SDM seimbang. Ini target kami menuju Kabupaten Mojokerto sejahtera,” kata Plt Bupati Pungkasiadi.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, merupakan tugas DPD yang harus menyerap seluruh aspirasi daerah. Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan di Senayan.
“Selain dari apa yang disampaikan tadi (Usulan pembangunan,red) secara tatap muka hari ini, saya juga minta ada yang tertulis. Supaya bisa saya bawa untuk dipertimbangkan di Senayan,” kata La Nyalla Mattalitti.
Beberapa usulan lain dari organisasi masyarakat juga dibahas pada pertemuan ini.
Diantaranya adalah masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang masih dikelola provinsi.
"Lebih baik dikelola sendiri oleh daerah. Kami juga melihat masih ada kesenjangan pengupahan antar daerah ring 1, 2, dan sebagainya. Serta kami minta pengembangan pembagunan kawasan Brantas,” kata Makroji mewakili organisasi masyarakat. (Triz/eira)