Proyek Gorong Gorong di kel. Warujayeng Terkesan Amburadul dan Mangkrak


Nganjuk, sadhapnews.com - Awal Bulan januari adalah awal musim turunnya hujan , Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah telah berusaha semaksimal mungkin guna menangkal terjadinya banjir atau genangan air yang mengendap , dengan cara mengadakan kegiatan insfrastuktur pembangunan saluran air / drainase yang kiranya bisa membawa manfaat bagi masyarakat

Hal ini telah di temukan adanya kejanggalan pembangunan proyek drainase yang berada di sepanjang jalur Kelurahan warujayeng _ Barong Kecamatan Tanjunganom Nganjuk yang di keluhkan oleh warga sekitar , anggaran yang di alokasikan / di gelontorkan dari Dinas PUPR  yang terkesan juga kurang pengawasan , itu terlihat nampak jelas tata cara pengerjaan yang di kerjakan kurang baik dan asal_asalan serta yang di sinyalir malah menambah masalah bagi warga di sekitarnya


"Tujuan adanya pembangunan Drainase itu untuk mengurangi dampak banjir bila air hujan tiba , akan tetapi ini malah sebaliknya  bukannya mengatasi banjir malah bikin kumuh dan resah bagi warga , pasalnya menurut warga  , pembangunan drainase itu tak kunjung selesai dan banyak tanah bekas galian tak di rapikan sehingga tumpukan tanah menjadi becek serta terkesan kumuh (keluh warga) jumat  03/01/2020

"Disisi lain  di waktu wartawan media onlain sadhapnews.com dalam pemantauan sesuai dengan control sosial  di lokasi pengerjaan drainase juga sedikit di temukan hal yang agak aneh , yaitu di sepanjang jalur pengerjaan ada papan nama proyek yang sudah roboh dan tertuliskan di papan : sumber dana APBD TA . 2018 serta dalam waktu pelaksanaan tertera pada tanggal 06 juli 2018 - 03 oktober 2018, inilah yang menjadi hal simpang siur , ada apa dengan kegiatan tahun yang lalu  hingga sekarang tahun 2020 baru di kerjakan .

" Kita sebagai warga wajib mengetahui dari mana anggaran itu berasal dan jangan di tutup tutupi , di tambah lagi kurangnya pengawasan sehingga membuat pihak ketiga yang mengerjakan proyek semaunya sendiri , dan ini pun juga sudah termasuk bahaya laten korupsi ,dan bila selalu didiam kan kasihan pada warga yang selalu bayar pajak  ,kerjaan yang hamburadul terkesan menghambur hamburkan uang APBD saja.

"Jangan ada kesan pemerintah daerah kepada masyarakat main mata dengan pihak ketiga, rekanan.(mbah to)
Next Post Previous Post