Dispendukcapil Disorot, Halaman Kantor Diduga Jadi Lahan Ajang Bisnis

Bambang Wahyuadi, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, saat memberikan keterangan ke Tim Sadhapnews.

MOJOKERTO, Sadhapnews – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, beberapa bulan terakhir menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, halaman kantor pelayanan tersebut diduga atau diisukan menjadi lahan ajang bisnis.

Informasi yang masuk ke Sadhapnews.com menyatakan, beberapa bulan terakhir, ada kebijakan dari Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi terkait halaman kantor, yang dipakai lahan parkir dan kantin.

“Kebijakan itu adalah, untuk halaman kantor yang dijadikan lahan parkir dipatok 40% masuk dinas, 60% untuk pengelola parkir,” ungkap salah satu sumber, yang mengaku sebagai staf Kantor Dispendukcapil.

Sedangkan untuk pengelola warung atau kantin harus mengeluarkan upeti sebesar Rp 5 juta per tahun. “Di situ ada sekitar 5 petak warung, kalau dikalikan Rp 5 juta, berarti dalam satu tahun, halaman kantor Dispendukcapil ada income sebesar Rp 25 juta, belum lagi dari pemasukan dari sewa parkir,” tambah sumber, yang tidak mau disebutkan namanya.

Bambang Wahyuadi, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, saat dikonfirmasi Tim Sadhapnews.com membantah. Menurutnya, informasi itu tidak benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

”Yang benar adalah penataan area parkir dan kantin. Pengelolaan itu dilakukan, agar ada kontribusi ke Dispendukcapil, Bahasa Jawanya biar ada tuwasnya (Timbal baliknya, red),” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, rencananya setelah darurat Corona selesai (Aktivitas normal, red) lagi, halaman itu akan kami dirinya Kantor Koperasi, biar pengelolaannya menjadi jelas.

“Untuk kantin dan tempat parkirnya, rencananya dipindahkan ke belakang atau samping kantor,” paparnya.

Disinggung terkait oknum pegawai Dispendukcapil yang arogan terhadap warga yang memerlukan pelayanan. Bambang menjelaskan, kalau yang dilakukan pegawai atau stafnya itu bukan bentuk pengusiran, melainkan arahan.

“Kalau tidak terlalu urgen bisa diurus melalui desa masing-masing,” pungkasnya. (@r/triz/red)