Hari Anti Korupsi Sedunia, Bupati Pasuruan Hadir Dalam Rakor Pemberantasan Tipikor
Pasuruan, Sadhapnews - Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Diperingati dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, kegiatan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya dihadiri oleh ke-37 Kepala Daerah di Jawa Timur lainnya.
Agenda forum koordinasi yang digelar pada siang tadi, Senin (15/11/2021), hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi oleh Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron dan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Berikut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov Heru Tjahjono serta Ketua DPRD Jatim, Kusnadi dan DPRD Kabupaten/Kota di Jatim.
Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh Kepala Daerah agar lebih memaksimalkan manajemen aset. Sehingga dibutuhkan kerja cepat dan kerja keras untuk merealisasikannya. Terlebih capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Jatim berkisar 67 persen.
“Ada hal yang memang harus kita lakukan, instropeksi di Provinsi Jatim. Juga manajemen aset harus dimaksimalkan lagi perihal sertifikasi dan penertiban aset. Karena sertifikasi aset masih 46 persen, penertiban aset 50 persen. Artinya target kita untuk PTSL lengkap 2024 bisa tercapai sesuai target Kabupaten/Kota,” tutur Gubernur.
Ditambahkannya, manajemen aset bagian ikhtiar bersama dalam melakukan tata kelola dari seluruh aset dan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tentunya dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah.
“Saat ini Pemprov Jatim berupaya mengimplementasikannya. Bagaimana SPIP itu bisa terintegrasi antara Manajemen Resiko Indeks dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dan hasil dari penilaian mandiri yang bisa dilakukan oleh BPKP,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengajak Bupati/ Walikota se-Jawa Timur untuk jihad masa kini yaitu melawan korupsi. Seperti halnya tekad Jawa Timur kota Pahlawan, Kepala Daerah berhak menjadi pahlawan untuk melawan korupsi.
"Maka saatnya Kepala Daerah di Jatim menggelorakan semangat jihad melawan korupsi. Dalam rakor ini kami harap benar-benar menghasilkan yang positif dan tidak ada lagi pimpinan di Jatim yang terlibat korupsi," pintanya.
Kata Wakil Ketua KPK RI, rapat koordinasi ditargetkan menghasilkan beberapa hal. Pertama, Gubernur, Bupati dan Walikota serta DPRD Jawa Timur harus satu visi dan satu misi yaitu memajukan Jawa Timur. Termasuk melakukan koordinasi yang harmoni dan baik dengan perannya masing-masing, seperti Eksekutif melakukan kinerjanya dan DPRD pengawasan. Selanjutnya, saling terbuka dan mendukung antara pihak eksekutif dan legeslatif.
"Apabila Kepala Daerah di Jatim melaksanakan janjinya saat kampanye di masyarakat, Insya Allah masyarakatnya bisa sejahtera sesuai tujuan dari pembentukan Pemerintah Pusat. Sebaliknya, apabila melakukan korupsi maka terjadi kesengsaraan di daerah tersebut," tandasnya. (Ag/red)
