SWI DPD Nganjuk Gelar Audensi, ini Pesan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna

Ketua dan Anggota SWI DPD Nganjuk Gelar Audensi Bersama PJ Bupati Nganjuk di Peringgitan Pemdakab.Nganjuk

Nganjuk, sadhapnews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Nganjuk Jawa Timur telah menggelar audensi dengan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, momen audensi tersebut telah di gelar dan di hadiri oleh Ketua dan beberapa anggota ber tempat di peringgitan Pemdakab,Nganjuk  pada hari minggu (12/11/2023)

Dalam kehadirannya Siti Nur Kholifah selaku nahkoda ketua DPD SWI yang juga owner Kabar Nganjuk bersama anggota SWI Edy Joko dari (Jurnal Jatim), Ali Sumali jurnalis dari media (Putra Bhayangkara), Sumarno dari (Pewarta88), Ugik Santoso dari (Jendela Desa TV online) Puguh Santoso dari (Harian Forum), dan Teguh Hariyanto, SH,MH divisi hukum SWI.telah ber hasil menggelar audensi bersama PJ Bupati Nganjuk tepat pada pukul 15.00 WIB.

Dalam sambutannya PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna orang nomor satu yang memimpin pemerintahan nganjuk, menyambut dengan baik kedatangan pengurus SWI, dalam sambutannya beliau memaparkan "Tolong jaga sinergitas antara pemerintah daerah dengan pers, tanpa rekan - rekan jurnalis, program Pemerintah Daerah tidak akan tersampaikan kepada masyarakat, saya tidak ingin terjadi sumbatan - sumbatan komunikasi." Ungkapnya 

Ditambahkan, bahwa, dirinya fokus pada penataan internal, dan pendataan mana  yang menjadi skala prioritas, contohnya musibah kekeringan yang sedang melanda Nganjuk ini, pihak pemerintah daerah sedang mengerjakan sumur dalam sibel untuk mengatasi kekeringan, "ada lima titik dan sekarang sedang dikerjakan, tidak perlu rame - rame namun hasilnya saya minta yang terbaik." Ungkapnya

Demikian juga soal Waduk Semantok, kami surati lagi Kementrian Lingkungan Hidup, kita komplain pada pemerintah pusat, ini proyek nasional, jika kementrian lingkungan hidup tidak segera memberikan rekomendasi titik batas lahan, maka  kita tidak dapat melakukan tukar guling, padahal lahan sudah disiapkan, dan itu dampaknya warga kami gak bisa mendapatkan sertifikat, karena tidak  dapat melakukan penandatanganan, dan itu kita kejar terus ke Pemerintah Pusat.

Masih di katakan Sri Handoko, selain itu Pemkab Nganjuk juga melakukan penyelesaian data, untuk penanganan program dari pusat agar tidak tumpang tindih, terutama penanganan soal kemiskinan, untuk itu mulai 20 Oktober hingga 20 Desember nanti ada gerakan verifikasi data kependudukan, jangan sampai orangnya sudah mati tapi klaimnya masih terbayar karena data belum dihapus, dan seterusnya

Tidak itu saja, "soal kesehatan pun kita lounching UHC Dinkes ini adalah skema pemerintah yang menangani masalah kesehatan masyarakat, skema ini  untuk masyarakat yang disaat sakit tidak tertanggung karena  ternyata BPJS nya tidak terbayar." Pungkasnya," (Nyoto)