Aliansi Masyarakat Mojokerto (AMMB) Tolak Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Mojokerto, sadhapNews.com - Aliansi Masyarakat Mojokerto Bersatu (AMMB) menggelar aksi solidaritas di balai kota, kantor KPU, serta kantor DPC PDIP Kota Mojokerto. Dalam orasinya, massa AMMB menolak hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Massa AMMB mulai aksinya di depan Balai Kota Mojokerto di Jalan Gajah Mada sekitar pukul 09.45 WIB. Sambil berorasi, mereka membentangkan banner dan poster bertuliskan 'Aksi Solidaritas Dukung Penyelenggara Pemilu yang Sudah Menjalankan Pemilu Jujur, Adil dan Transparan'.
Juga 'Terima Kasih kepada KPU dan Bawaslu Rakyat Bersama Kalian', 'Hargai Kinerja KPPS Jangan Siap Menang Tapi Tidak Siap Kalah', 'STOP HOAX, 'KPPS Wong, Jujur Tolak HOAKS, serta 'Hak Angket Bukan Suara Rakyat'.
Dalam orasinya, Korlap AMMB Rachmad Wicaksono menjelaskan, Pemilu 2024 di Kota Mojokerto berjalan lancar, aman, jujur, adil dan transparan. Menurutnya, tidak ada kecurangan dalam pemilu kali ini sehingga tak perlu diulang.
"Kami meminta agar peserta pemilu dapat menerima dengan ikhlas hasil Pemilu 2024. KPPS sudah bekerja dengan baik bahkan banyak yang meninggal dunia," jelasnya di lokasi, Pada Sabtu (24/2/2024).
Setelah itu, Massa AMMB melanjutkan aksi solidaritasnya di depan kantor KPU Kota Mojokerto, Dijalan Pahlawan sekitar pukul 10.20 WIB. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka membacakan pernyataan sikap.
Pernyataan sikap AMMB antara lain, mendukung penuh kinerja penyelenggara pemilu, khususnya KPPS yang berjuang dan berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan Negara Indonesia. Mereka menilai Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan transparan.
"Hak angket bukan bagian dari pemilu. Jika ada kecurangan salurkan melalui Bawaslu dan DKPP. Pemilu telah usai, mari kita bergandengan tangan untuk Indonesia tercinta," cetus Wicaksono.
Diakhir aksinya, massa AMMB menggelar aksi solidaritas di depan kantor DPC PDIP Kota Mojokerto, Jalan Raya Tropodo. Barulah mereka membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2).
Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai hak angket tidak ada dalam mekanisme pemilu. "Tidak ada mekanisme kepemililuan tentang hal tersebut. Dalam undang-undang juga nggak ada," kata di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (23/2.
"Itukan dalam mekanisme di DPR, hak DPR termasuk kewenangan DPR untuk melakukan kontemplasi, angket, dan lain-lain," sambung dia. (Trs)
