Forum Konsultasi RKPD Tahun 2025 di gelar Pemkot Mojokerto
Mojokerto, SadhapNews.com - Pemerintah Kota Mojokerto melalui Bappedalitbang gelar Forum Konsultasi RKPD Kota Mojokerto, Sekda Kota, Gaguk Tri Prasetyo dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini adalah bagian atau rangkaian penyusunan awal Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.
Gaguk Tri Prasetyo dalam laporannya menyampikan kegiatan forum konsultasi RKPD ini merupakan bagian proses penyusunan RKPD yang diamanatkan regulasi yang ada.
"Beberapa hal terkait dengan dasar hukum bahwa kegiatan hari ini merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2004 yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kedua adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berikut perubahannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Gaguk mengatakan adapun maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk menyampaikan tema dan prioritas pembangunan kota Mojokerto tahun 2025.
"Serta untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat sehingga bisa digunakan untuk penyelarasan dan penyempurnaan di dalam proses penyusunan RKPD tahun 2025," lanjutnya.
Rancangan awal RKPD tahun 2025, menghadirkan narasumber dari universitas Brawijaya Malang, Prof. DR. Bambang Supriyono, M.S., Selasa pagi (27/2/2025), berlangsung di aula Sabha Kridhatama Rumah Rakyat.
Kegiatan dihadiri, Pj Walikota, seluruh kepala OPD, seluruh pimpinan perusahaan, seluruh lembaga dan organisasi, akademisi, lurah, dan Camat se-Kota Mojokerto.
Selanjutnya Pj Walikota Mojokerto, M. Ali Kuncoro memberikan sambutan dan membuka kegiatan forum konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025.
Dalam sambutannya, Mas Pj, menyampaikan, kegiatan ini merupakan implementasi Permendagri dan Mendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 80 ayat 1.
"Bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum komunikasi publik untuk memperolehmasukan dan saran penyempurnaan dalam rangka penyusunan RKPD," ucapnya.
Menurut Mas Pj, di tahun 2024 memang anggaran agak ketat, ia mencontohkan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024, 70% masuk ke propinsi, 30% untuk Pemkot/Pemkab. Namun di tahun 2025 ada kelonggaran yaitu 60% untuk Pemkot/Pemkab dan 40% untuk propinsi.
"Memang di tahun 2024 agak ketat mengenai anggaran, contoh untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2024, 70% anggaran masuk ke propinsi, namun di tahun 2025 akan dibalik, anggaran untuk Kota/Kabupaten sebesar 60%," tambah Mas Pj.
Dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi melalui implementasi ekonomi, melalui green ekonomi, ada 3 resep yakni Inisiatif, Kolaboratif, dan Inovatif (IKI).
Pj Wali Kota juga menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian menavigasi Kota Mojokerto untuk masa mendatang atau apa yang kita lakukan di tahun 2025.
"Dengan tema besar arah kebijakan tahun 2025 yaitu memantabkan pertumbuhan ekonomi melalui implementasi green ekonomy dan penguatan kerjasama antar daerah,"ungkapnya.
"Sebuah tanda capaian kerja dari teman-teman yang cepat, tanggap, responsible, akurat, akuntabel, transparan, inovatif. Jangan jumowo atas capaian ini. Tapi harus ditingkatkan lagi atas capaian selama ini, jangan lelah berjuang untuk kota Mojokerto," lanjutnya.
Terkait Stunting, lanjut mas Pj juga menjadi sebuah program prioritas dan perlu kita selesaikan.
"Saya berharap dinas kesehatan jangan pernah lelah untuk mendampingi masyarakat dan memberikan edukasi kepada pasangan yang baru menikah terkait asupan yang akan diberikan kepada sang janin atau bayi yang akan dilahirkan," harapnya.
Mas Pj berharap saran dan masukan untuk RKPD bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perkembangan dan kemajuan Kota Mojokerto.(Adv/Trs)
